permendagri no 13 tahun 2006. 15 Permendagri No. permendagri no 13 tahun 2006

Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan. 3/2006 . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Dalam. PROGRAM DAN KEGIATAN KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE Lampiran A. a. Lampiran 2. 13 Tahun 2007. Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006. 14. 1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58. >15 tahun. 17 Tahun 2007 Tentang pedoman Tekn. Preview. STATUS PERATURAN. Peraturan pemerintah dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang perubahan atas permendagri no 21 tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1 January 1970. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Permendagri No. Pasal 13 (1) Gubernur. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Sesuai dengan Permendagri No. Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerjasama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi Dan Cianjur. Program-kegiatan-menurut-permendagri-13-th-2006-100705200102-phpapp01. 10. Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerahyang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran. id : 3 hlm. Jakarta: Legalitas. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019. METADATA PERATURAN. doc: 118. 23 tahun 2014, Pasal 316 ayat (2). 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 25 Tahun 2006 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. 8 Tahun 2016. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Dalam pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Permendagri No. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI,. Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Permendagri No. Permendagri No. go. 1/MEN/2010 Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang. Tipe Dokumen. Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa . 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Jakarta. Buku Administrasi Umum. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan. 13 Tahun 2006 terdapat akun Investasi Dana Bergulir termasuk ke dalam Investasi Non-Permanen, yang di dalam format PP No. Pasaman No. METADATA PERATURAN. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD): Adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. Permendagri Nomor 25 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian dan Pengelolaan. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006. id: 240 hlm. 05 th 2006 Emisi Kendaraan lama Permen LHK Nomor 56 Tahun 2019 KLHK 22 Desember 2021 Bimtek BSILHK-KLHK 17 *Catatan: BM=Baku Mutu, NAB=Nilai Ambang BatasPermendagri no 13_thn_2006_. Dokumen ini penting untuk dipahami oleh semua pihak yang terlibat. 14. 37 Tahun 2007 tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. 19 Tahun 2007. Subjek. 24 tahun 2005 Permendagri No. 7 c. 2 Tahun 2014; UU No. Surat Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0141/BSNP/III/2006 tanggal 13 Maret 2006, Nomor 0212/BSNP/V/2006 tanggal 2 Mei, dan Nomor 0225/BSNP/V/2006 tanggal 10 Mei 2006; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya, dan Perpres terbaru tentang Pengadaan. 5 Tahun 1997; Permendagri. Bookmark. 33 Tahun 2004; UU No. Keputusan Presiden. Tematik. Keywords: Determination and confirmation of village boundary, boundary setting, boundary confirm, conflict Abstrak: Penetapan dan Penegasan batas desa di Kabupaten Sidoarjo bersadarkan Permendagri No. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Jika link download error/rusak, informasi kurang lengkap, silakan hubungi kami melalui email admin@peraturanpedia. 13 Tahun 2006 Pasal 137 tersebut, SiLPA merupakan dana sisa yang peruntukannya hanya diperbolehkan untuk digunakan dalam pembiayaan belanja ,. 7 Tahun 2001; UU No. . Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 5. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses. 2-2005Mengingat : 1. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,. mencabut: 1. 1 Tahun 2004; UU No. Status. Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah Mengembangkan kurikulum dengan standar. 16 Tahun 2007 . 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pergeseran objek dan/atau rincian objek belanja perlu diatur dengan Perkada. 24-2006. Download Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tah. 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Undang-Undang No. 1. 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan. Permendagri No. 32 Tahun 2004; UU No. PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 23 Tahun 2014; PP No. Permen No. Permendagri 13 2006. Permendagri No. 13 Tahun 2006). Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat: 42:telah diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, hal ini terobati dengan munculnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 54. Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 6. Data and Resources. 18 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN. ABSTRAK PERATURAN. 4 Tahun 2018, Pasal 9. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik. Detail : Peraturan Kepala ANRI :. 8 tahun 2021; perbup. STATUS PERATURAN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah DETAIL PERATURAN Abstrak Tipe Dokumen Peraturan Perundang-undangan Judul Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA SKPD 4 A. 2 Tahun 2018, PP No. 59 tahun 2007 tentang. 22 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan. 59 tahun 2007 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 109. Posted: 19 Agustus 2011 in Unduh Pdf. 42 Th. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya ( pasal 1 angka 54 Permendagri No 13 Tahun 2006) Pasal 59 Permendagri No 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pembiayaan daerah terdiri dari: Perpres No 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009. Contoh program dan kegiatan lainnya masih dapat menggunakan Lampiran A. 13 tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Diubah dengan : PERMENDAGRI No. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kendari. 5. id. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya. Kebijakan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 Pasal 239 (2006:77) terdiri dari: 1. Sumatera Selatan No. 13 Tahun 2006 belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Judul. Permen No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. doc Author: Administrator Created Date:PERMENDAGRI No. id : 16 hlm. 22 Tahun 2006; Perda Kota Bandar Lampung No. 15 Tahun 2006 Tentang. MENTERI DALAM NEGERI. Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahPERMENDAGRI No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2006. 71 Tahun 2010 SAP BELANJA A. Subjek APBD -. Permendagri no 13_thn_2006_ 1. Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU. Permen No. Dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Perda No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. PP No. Menurut Permendagri No. NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. PERMENDAGRI No. PERMENDAGRI: Tempat Penetapan:-Tanggal Penetapan: 1 January 1970: Tanggal Pengundangan: 1. UU No. Peraturan Menteri dalam Negeri PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 24 Tahun 2005 tentang SAP ASET LAINNYA 1. 04 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Permendagri No. Permendagri No. a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. TRANSCRIPT. go. Dalam sistem pengelolaan keuangan, istilah ini kita jumpai pada UU No. . 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. Anda disini: Beranda Citarum Knowledge Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Peraturan Menteri Indonesia Arsip Dokumen Laporan Teknis Kebijakan Peraturan Menteri Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 5 KB-1. 11 Tahun 2020; Permendagri No. go. Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo r 3587); 4. Penyusunan KUA. BAGAN ALIR SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 12 JUNI 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Status: Hanya untuk pelanggan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ditetapkan: 15 Mei 2006 Berlaku: 15 Mei 2006 Sembunyikan Sudah memiliki akun? Tersedia Berbagai Solusi Sesuai. 000,00 UU 28 / 2009, PP 58 / 2005 dan Permendagri 13 / 2006 05 Lampiran Permendagri 13 2006 Permendagri 13 Tahun 2006 Digabung Permen 59 Gabung Permen 21 NOMOR 13 TAHUN 2006. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang -4- Nomor 28 Tahun 2009 tentang. Jenis Dokumen. Beranda Produk Hukum Peraturan Perundang-undangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006. 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri. doc: 225 KB: Dokumen. Pemberlakuan akuntansi ini akan diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah, PP Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disingkat KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor yang baru akibatBERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 4 TAHUN 2018 Sumber gambar: acfe. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan. 2008. 21 Tahun 2011. Pasal 13 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.